Badan Aksesibilitas Pertelekomunikasian lalu Berita Kementerian Komunikasi kemudian Informatika (BAKTI Kominfo) mengungkapkan sebagian proyeksi untuk tahun 2024 mendatang.

Direktur Utama BAKTI Kominfo Fadhilah Mathar menuturkan, mulai tahun depan pihaknya akan segera fokus pada operational expenditure (OPEX) alias biaya operasional untuk pemeliharaan prasarana internet seperti BTS 4G hingga Satelit Republik Indonesia 1 (Satria 1)

“2024 kami akan lanjutkan OPEX, biaya pemeliharaan yang dijalankan pada waktu ini untuk BTS juga akses internet yang dimaksud sudah ada tersedia,” ungkapnya pada waktu konferensi pers di area Kantor Kominfo, hari terakhir pekan (15/12/2023).

Perempuan yang akrab disapa Indah ini juga menjamin kalau BAKTI akan segera melanjutkan perbaikan kualitas layanan melalui teresterialiasasi hingga pemanfaatan Satria 1.

Ia turut memaparkan target BAKTI hingga tahun 2029 mendatang, yang tersebut mana Fadhilah Mathar akan datang lengser pada 2028. Ia menginginkan kalau semua wilayah pada Indonesia telah mendapatkan jaringan internet.

“Kalau sampai 2029 tentu kami ingin semua wilayah di dalam Indonesia, minimal di dalam tingkat desa, itu telah ter-cover internet. Walaupun memang benar tak akan full ya,” imbuhnya.

Indah mengakui kalau masih ada desa yang digunakan ditempati sedikit orang, misal semata-mata 20 kepala keluarga. Menurutnya, lokasi seperti itu tidaklah harus bergantung pada BTS apabila ingin menikmati internet.

Di sisi lain, Indah menilai kalau 2023 ini adalah tahun yang tak mudah bagi BAKTI Kominfo. Pasalnya, tahun ini ada persoalan hukum korupsi BTS BAKTI Kominfo yang mana melibatkan mantan Menteri Kominfo Johnny G Plate hingga Dirut BAKTI sebelumnya, Anang Latif.

“Tahun 2023 ini bukanlah tahun mudah untuk BAKTI,” katanya ketika konferensi pers dalam Kantor BAKTI Kominfo, Jakarta, Hari Jumat (15/12/2023).

Perempuan yang akrab disapa Indah ini menganalogikan perkara yang disebutkan memproduksi dirinya berperan sebagai nahkoda pada sebuah kapal. Jika lautan tenang, itu justru menimbulkan sang nahkoda tiada teruji.

“Ini memang benar bergejolak, ombang sangat besar. Bukan tahun yang dimaksud mudah bagi kami dalam direksi, manajemen, untuk menyelesaikan target-target di tempat 2023,” lanjut dia.

Korupsi BTS BAKTI Kominfo
Sebelumnya, Kejagung sudah pernah menetapkan belasan terperiksa terkait perkara korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo. Dari belasan terperiksa yang dimaksud enam di area antaranya sudah pernah menjalani proses persidangan pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), DKI Jakarta Pusat. Salah satunya adalah mantan Menkominfo Johnny G Plate.

Dalam perkara ini, Johnny Plate dituntut 15 tahun penjara juga denda Rupiah 1 miliar, subsider satu tahun penjara. Kemudian ia juga harus membayar biaya pengganti Simbol Rupiah 17,8 miliar subsider 7 tahun 6 bulan penjara.

Pada dakwaan Jaksa, Plate disebut  menerima uang sebesar Rupiah 17,8 miliar pada persoalan hukum korupsi BTS 4G kemudian infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, kemudian 5 Bakti Kominfo.

Sementara eks Dirut Bakti Kominfo  Anang Achmad Latif didakwa menerima uang senilai Rupiah 5 miliar. Sedangkan Tenaga Ahli HUDEV UI, Yohan Suryanto didakwa menerima uang senilai Mata Uang Rupiah 453 jt atau Mata Uang Rupiah 453.608.400.

Kemudian Konsorsium Fiberhome PT Telkom Infra, PT Multi Trans Fakta (PTMTD) untuk paket 1 kemudian 2 sebesar Simbol Rupiah 2,9 triliun atau  Rp2.940.870.824.490. Konsorsium Lintasarta, Huawei dan juga SEI untuk Paket 3, sebesar  Rp 1,5 triliun atau Rp1.584.914.620.955.

Konsorsium IBS kemudian ZTE Paket 4, 5, sebesar  Rp 3,5 triliun atau  Rp3.504.518.715.600. Akibatnya, Jaksa menyampaikan merekan merugikan keuangan negara senilai Simbol Rupiah 8 triliun.